Macam-macam Demokrasi

MACAM-MACAM DEMOKRASI

1. DEMOKRASI LANGSUNG

Demokrasi langsung juga dikenal sebagai demokrasi bersih. Di sinilah rakyat memiliki kebebasan secara mutlak memberikan pendapatnya, dan semua aspirasi mereka dimuat dengan segera di dalam satu pertemuan.

Jenis demokrasi ini dapat dipraktekkan hanya dalam kota kecil dan komunitas yang secara relatif belum berkembang, di mana secara fisik memungkinkan untuk seluruh elektrokat untuk bermusyawarah dalam satu tempat, walaupun permasalahan pemerintahan tersebut bersifat kecil.Dipraktikkan di negara-negara kota (polis, city state) pada zaman Yunani Kuno. Pada masa itu, seluruh rakyat dapat menyampaikan aspirasi dan pandangannya secara langsung. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui – secara langsung pula – aspirasi dan persoalan-persoalan yang sebenarnya dihadapi masyarakat. Tetapi dalam zaman modern, demokrasi langsung sulit dilaksanakan karena:

·         sulitnya mencari tempat yang dapat menampung seluruh rakyat sekaligus dalam membicarakan suatu urusan;

·         tidak setiap orang memahami persoalan-persoalan negara yang semakin rumit dan kompleks;

·         musyawarah tidak akan efektif, sehingga sulit menghasilkan keputusan yang baik.

KOMENTAR :

Sistem ini berbasis atas ide, dimana rakyat tidak secara langsung hadir dalam menyampaikan aspirasi mereka, namun mereka menyampaikan atau menyarankan saran mereka melaui wakil atau representatip. Bagaimanapun, didalam bentuk pemerintahan ini wewenang disangka benar terletak ditangan rakyat, akan tetapi semuanya dipraktekkan oleh para representatip

2. DEMOKRASI TIDAK LANGSUNG ATAU DEMOKRASI PERWAKILAN

Demokrasi Perwakilan dimulai dari zaman Senat di Republik Romawi. Sampai sekarang sistem ini dipakai sebagai sistem yang terbanyak dipakai di dunia karena memberikan kesan kepada masyarakat bahwa suara mereka sangat menentukan bagi kandidat, sehingga kebutuhan mereka akan diperhatikan. Dari zaman dahulu, ini adalah mitos yang sering dipakai, “Suara Rakyat” sebagai slogan untuk mendapatkan dukungan rakyat.

Sistem demokrasi (menggantikan demokrasi langsung) yang dalam menyalurkan kehendaknya, rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk duduk dalam parlemen. Aspirasi rakyat disampaikan melalui wakil-wakil mereka dalam parlemen. Tipe demokrasi perwakilan berlainan menurut konstitusi negara masing-masing.

Sistem pemilihan ada dua macam, yaitu: pemilihan secara langsung dan pemilihan bertingkat. Pada pemilihan secara langsung, setiap warga negara yang berhak secara langsung memilih orang-orang yang akan duduk di parlemen. Sedangkan pada pemilihan bertingkat, yang dipilih rakyat adalah orang-orang di lingkungan mereka sendiri, kemudian orang-orang yang terpilih itu memilih anggota-anggota parlemen.

Di dalam negara yang besar dan modern demokrasi tidak bisa berjalan dengan sukses. Oleh karena itu, untuk menanggulangi masalah ini diperlukan sistem demokrasi secara representatif. Para representatif inilah yang akan menjalankan atau menyampaikan semua aspirasi rakyat dalam pertemuan. Di mana mereka dipilih oleh rakyat yang berkemungkinan berpihak kepada rakyat

Sistem ini berbasis atas ide, di mana rakyat tidak secara langsung hadir dalam menyampaikan aspirasi mereka, namun mereka menyampaikan atau menyarankan saran mereka melalui wakil atau representatif. Bagaimanapun, di dalam bentuk pemerintahan ini wewenang disangka benar terletak di tangan rakyat, akan tetapi semuanya dipraktekkan oleh para representatif.

KOMENTAR :

Dalam demokrasi tidak langsung banyak penyimpangan, sebaiknya demokrasi ini tidak boleh dipakai lagi di negeri ini, tetapi demokrasi tidak langsung biayanya irit.

3. DEMOKRASI PERWAKILAN DENGAN SISTEM REFERENDUM

Dalam sistem demokrasi ini rakyat memilih para wakil mereka untuk duduk di parlemen, tetapi parlemen tetap dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum (pemungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung). Sistem ini digunakan di salah satu negara bagian Swiss yang disebut Kanton.

Demokrasi dengan system referendum dan inisiatif rakyat merupakan gabungan antara demokrasi perwakilan dan demokrasi langsung. Ciri khas demokrasi  ini adalah bahwa tugas-tugas legislatif selalu  berada di bawah pengawasan seluruh rakyat. Dalam hal-hal tertentu, keputusan badan legislatif dapat langsung berlaku bagi seluruh rakyat apabila rakyat menerimanya. Namun dalam hal lain, keputusan badan legislative tidak dapat langsung berlaku atau dilaksanakan sebelum ada persetujuan dari rakyat.

       Demokrasi yang dikemukakan banyak ahli lebih menonjolkan demokrasi sebagai sistem politik. Oleh Mayo dikemukakan lebih lanjut bahwa demokrasi juga menyangkut gaya hidup serta tatanan masyarakat.

KOMENTAR :

Demokrasi politik yang sekarang karena segala sesuatunya dalam peraturan atau tugas legislatif selalu berada di bawah pengawasan rakyat, jadi rakyat tidak hanya menyusahkan pemerintah tetapi rakyat juga bisa mengawasi kinerja para pemimpin mereka.

4. DEMOKRASI FORMAL (DEMOKRASI LIBERAL)

 Demokrasi formal menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan rakyat dalam bidang ekonomi. Dalam sistem demokrasi yang demikian, semua orang dianggap memiliki derajat dan hak yang sama. Namun karena kesamaan itu, penerapan azas free fight competition (persaingan bebas) dalam bidang ekonomi menyebabkan kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin kian lebar. Kepentingan umum pun diabaikan.

Demokrasi formal/ liberal sering pula disebut demokrasi Barat karena pada umumnya dipraktikkan oleh negara-negara Barat. Kaum komunis bahkan menyebutnya demokrasi kapitalis karena dalam pelaksanaannya kaum kapitalis selalu dimenangkan oleh pengaruh uang (money politics) yang menguasai opini masyarakat (public opinion).

KOMENTAR :

Demokrasi libelar memang dapat dijadikan contoh bagi demokrasi yang lain dalam bidang politik yang tidak mudah dihilangkan dan bidang ekonomi juga tanpa mengurangi kesenjangan rakyat, tetapi karena ada penerapan free right competition itulah yang sangat disayangkan dalam demokrasi ini seharunya yang besar melindungi yang kecil bukan malah dijauhi atau dibedakan karena yang besar memiliki uang banyak dan yang kecil tidak.

5. DEMOKRASI MATERIAL (DEMOKRASI RAKYAT)

 Demokrasi material menitikberatkan upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi sehingga persamaan dalam persamaan hak dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan mudah dihilangkan. Untuk mengurangi perbedaan dalam bidang ekonomi, partai penguasa (sebagai representasi kekuasaan negara) akan menjadikan segala sesuatu sebagai milik negara. Hak milik pribadi tidak diakui. Maka, demi persamaan dalam bidang ekonomi, kebebasan dan hak-hak azasi manusia di bidang politik diabaikan. Demokrasi material menimbulkan perkosaan rohani dan spiritual.

Demokrasi ini sering disebut demokrasi Timur, karena berkembang di negara-negara sosialis/ komunis di Timur, seperti Rusia, Cekoslowakia, Polandia dan Hongaria dengan ciri-ciri:

1.      sistem satu (mono) partai, yaitu partai komunis (di Rusia);

2.      sistem otoriter, yaitu otoritas penguasa dapat dipaksakan kepada rakyat;

3.      sistem perangkapan pimpinan, yaitu pemimpin partai merangkap sebagai pemimpin negara/ pemerintahan;

4.      sistem pemusatan kekuasaan di tangan penguasa tertinggi dalam negara.

KOMENTAR :

Dalam demokrasi material ini kurang cocok bagi Indonesia karena tidak sesuai dengan undang-undang Dasar 1945.

6. DEMOKRASI GABUNGAN

 Demokrasi ini mengambil kebaikan dan membuang keburukan demokrasi formal dan material. Persamaan derajat dan hak setiap orang tetap diakui, tetapi diperlukan pembatasan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. Pelaksanaan demokrasi ini bergantung pada ideologi negara masing-masing sejauh tidak secara jelas kecenderungannya kepada demokrasi liberal atau demokrasi rakyat.

Merupakan gabungan antara demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi gabungan ini, rakyat memilih wakilnya di DPR kemudian dewan itu dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum.

KOMENTAR :

Negara harus menurut ideology Negara itu sendir dan rakyat pun bisa mengontrol kinerja DPR dengan system referendum jadi rakyat pun berperan dalam mengontrol DPR.

7. DEMOKRASI PERWAKILAN DENGAN SISTEM PARLEMENTER

 Demokrasi sistem parlementer semula lahir di Inggris pada abad XVIII dan dipergunakan pula di negara-negara Belanda, Belgia, Prancis, dan Indonesia (pada masa UUDS 1950) dengan pelaksanaan yang bervariasi, sesuai dengan konstitusi negara masing-masing.

Negara-negara Barat banyak menggunakan demokrasi parlementer sesuai dengan masyarakatnya yang cenderung liberal. Ciri khas demokrasi ini adalah adanya hubungan yang erat antara badan eksekutif dengan badan perwakilan rakyat atau legislatif. Para menteri yang menjalankan kekuasaan eksekutif diangkat atas usul suara terbanyak dalam sidang parlemen. Mereka wajib menjalankan tugas penyelenggaraan negara sesuai dengan pedoman atau program kerja yang telah disetujui oleh parlemen. Selama penyelenggaraan negara oleh eksekutif disetujui dan didukung oleh parlemen, maka kedudukan eksekutif akan stabil. Penyimpangan oleh seorang menteri pun dapat menyebabkan parlemen mengajukan mosi tidak percaya yang menggoyahkan kedudukan eksekutif.

Demokrasi parlementer lebih cocok diterapkan di negara-negara yang menganut sistem dwipartai: partai mayoritas akan menjadi partai pendukung pemerintah dan partai minoritas menjadi oposisi.

Dalam demokrasi parlementer, terdapat pembagian kekuasaan (distribution of powers) antara badan eksekutif dengan badan legislatif dan kerja sama di antara keduanya. Sedangkan badan yudikatif menjalankan kekuasaan peradilan secara bebas, tanpa campur tangan dari badan eksekutif maupun legislatif.

KOMENTAR :

Menurut saya demokrasi perwakilan dengan system parlementer memang biak, tetapi bisa dipilih dianjurkan untuk mengetahui rakyat dan untuk yang terpilih pun bisa mengayomi rakyat mungkin cocok untuk di Indonesia

8. DEMOKRASI PERWAKILAN DENGAN SISTEM REFERENDUM

Demokrasi ini merupakan gabungan antara demokrasi perwakilan dengan demokrasi langsung. Dalam negara yang menganut demokrasi ini parlemen tetap ada, tetapi kinerjanya dikontrol secara langsung oleh rakyat melalui referendum. Jadi, ciri khas demokrasi perwakilan dengan sistem referendum adalah bahwa tugas-tugas legislatif selalu berada di bawah pengawasan seluruh rakyat karena dalam hal-hal tertentu, keputusan parlemen tidak dapat diberlakukan tanpa persetujuan rakyat. Sedangkan mengenai hal lain, keputusan parlemen dapat langsung diberlakukan sepanjang rakyat menerimanya.

Ada dua macam referendum, yaitu referendum obligator dan referendum fakultatif. Referendum obligator adalah pemungutan suara rakyat yang wajib dilaksanakan mengenai suatu rencana konstitusional. Referendum ini bersifat wajib karena menyangkut masalah penting, misalnya tentang perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan rakyat. Sedangkan referendum fakultatif merupakan pemungutan suara rakyat yang tidak bersifat wajib dilakukan mengenai suatu rencana konstitusional. Referendum fakultatif baru perlu dilakukan apabila dalam waktu tertentu setelah undang-undang diumumkan pemberlakuannya, sejumlah rakyat meminta diadakan referendum.

Kebaikan demokrasi perwakilan dengan sistem referendum:

1.      apabila terjadi pertentangan antara badan organisasi negara, maka persoalan itu dapat diserahkan keputusannya kepada rakyat tanpa melalui partai;

2.      adanya kebebasan anggota parlemen dalam menentukan pilihannya, sehingga pendapatnya tidak harus sama dengan pendapat partai/ golongannya.

Keburukan demokrasi perwakilan dengan sistem referendum:

1.      pembuatan undang-undang/ peraturan relatif lebih lambat dan sulit;

2.      pada umumnya rakyat kebanyakan tidak berpengetahuan cukup untuk menilai atau menguji kualitas produk undang-undang.

KOMETAR :

System referendum ini sebenarnya baik tetapi dampaknya memang perlu adanya perhatian karena di suatu Negara tidak mungkin seluruh rakyatnya pengetahuan dalam bidang politik.