7 Kabinet Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal

1. Masa Kabinet Mohammad Natsir

Kabinet ini merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi.

Perdana Menteri : Mohammad Natsir (Partai Masyumi).
Tanggal Pelantikan : 07 September 1950 - 21 Maret 1951

Tokoh terkenal dalam kabinet : 

1)      Sri Sultan Hamengkubuwono IX

2)      Mr. Asaat

3)      Ir. Djuanda

4)      Prof. Dr. Soemitri Djojohadikoesoemo

Program-program :

1. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Konstituante.
2. Mencapai konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan serta membentuk peralatan negara yang kuat dan daulat.
3. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.
4. Menyempurnakan organisasi Angkatan perang dan pemulihan bekas – bekas anggota tentara dan gerilya dalam masyarakat.
5. Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat secepatnya.
6. Mengembangkan dan memperkokoh kesatuan ekonomi rakyat sebagai dasar bagi pelaksanaan ekonomi nasional yang sehat.
7. Membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas usaha – usaha meninggikan derajat kesehatan dan kecerdasan rakyat.
8. Membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas usaha – usaha meninggikan derajat kesehatan dan kecerdasan rakyat.
9. Pelaksanaan program industrialisasi (Rencana Sumitro).
10. Pembentukan DPRD.

Keberhasilan :

1)      Di bidang ekonomi, ada Sumitro Plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional.

2)      Indonesia masuk PBB.

3)      Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat.

Masalah-masalah :

1)      Pada penerapan Sumitro Plan, pengusaha nasional diberi bantuan kredit, tetapi bentuan itu diselewengkan penggunaannya sehingga tidak mencapai sasaran.

2)      Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu (kegagalan).

3)      Timbul masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan RMS.

4)      Seringnya mengeluarkan Undang Undang Darurat yang mendapat kritikan dari partai oposisi.

Kegagalan :

1)      Kegagalan kabinet dalam menyelesaikan masalah Irian Barat.

2)      Adanya Mosi tidak percaya dari PNI tentang pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS, Mosi tersebut disetujui parlemen sehingga mandat kabinet harus dikembalikan kepada Presiden.

2. Kabinet Sukiman

Kabinet ini merupakan kabinet koalisi antara partai Masyumi dan partai PNI.

Perdana Menteri : Sukiman Wiryosanjoyo (Partai Masyumi).
Tanggal Pelantikan : 27 April 1951 - 3 April 1952

Program-program :

1)      Menjamin keamanan dan ketentraman.

2)      Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani.

3)      Mempercepat persiapan pemilihan umum.

4)      Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya.

Keberhasilan :

Terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya, dari program Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman.

Masalah :

1)      Adanya Pertukaran Nota Keuangan antara Mentri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran. Dimana dalam Mutual Security Act (MSA) terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri RI karena RI diwajibkan memperhatiakan kepentingan Amerika. Tindakan tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat.

2)      Adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah.

3)      Masalah Irian Barat belum juga teratasi.

4)      Hubungan Sukiman dengan militer kurang baik tampak dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan.

Kegagalan :

Muncul pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.

3. Kabinet Wilopo

Kabinet ini adalah zaken kabinet (kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam biangnya).

Perdana Menteri : Mr. Wilopo
Tanggal Pelantikan : 3 April 1952 – 3 Juni 1953

Program-Program :

1)      Program dalam negeri : Menyelenggarakan pemilihan umum (konstituante, DPR, dan DPRD), meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan.

2)      Program luar negeri : Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif.

Tidak memiliki prestasi yang baik

Masalah :

1)      Adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang eksport Indonesia sementara kebutuhan impor terus meningkat.

2)      Terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak terlebih setelah terjadi penurunana hasil panen sehingga membutuhkan biaya besar untuk mengimport beras.

3)      Munculnya gerakan sparatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. Semua itu disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari pusat ke daerah yang tidak seimbang.

4)      Terjadi peristiwa 17 Oktober 1952, yang merupakan upaya pemerintah untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil sehingga muncul sikap tidak senang dikalangan partai politik sebab dipandang akan membahayakan kedudukannya. Konflik semakin diperparah dengan adanya surat yang menjelekkan kebijakan Kolonel Gatot Subroto dalam memulihkan keamanan di Sulawesi Selatan.

5)      Munculnya peristiwa Tanjung Morawa mengenai bentrokan antara aparat kepolisian dengan para petani liar mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli) karena sesuai dengan perjanjian KMB pemerintah mengizinkan pengusaha asing untuk kembali ke Indonesia dan memiliki tanah-tanah perkebunan.

Kegagalan :

Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden.

4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I

Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan NU.

Perdana Menteri : Mr. Ali Sastroamidjojo
Tanggal Pelantikan : 31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955

Program-Program :

1)      Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan Pemilu.

2)      Pembebasan Irian Barat secepatnya.

3)      Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB.

4)      Penyelesaian Pertikaian politik.

Keberhasilan :

1)      Persiapan Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955.

2)      Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.

Masalah :

1)      Menghadapi masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan, seperti DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh.

2)      Terjadi peristiwa 27 Juni 1955 yaitu suatu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI-AD. Masalah TNI –AD yang merupakan kelanjutan dari Peristiwa 17 Oktober 1952. Bambang Sugeng sebagai Kepala Staf AD mengajukan permohonan berhenti dan disetujui oleh kabinet.

3)      Keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi, dan inflasi yang menunjukkan gejala membahayakan.

4)      Memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

5)      Munculnya konflik antara PNI dan NU yang menyebabkkan, NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-mentrinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai lainnya.

Kegagalan :

NU menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada presiden.

5. Kabinet Burhanuddin Harahap

Perdana Menteri : Burhanuddin Harahap

Tanggal Pelantikan : 12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956

Program-program:

1. Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.
2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru.
3. Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi.
4. Perjuangan pengembalian Irian Barat.
5. Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.

Keberhasilan:

1. Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih konstituante). Terdapat 70 partai politik yang mendaftar tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi. Menghasilkan 4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan   PKI.
2. Perjuangan Diplomasi Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
3. Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer.
4. Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin.
5. Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel AH Nasution sebagai Staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955.

Masalah :

Banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan dianggap menimbulkan ketidaktenangan.

Kegagalan :

Dengan berakhirnya pemilu maka tugas kabinet Burhanuddin dianggap selesai. Pemilu tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet sehingga cabinet pun jatuh.

6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II

Kabinet ini merupakan hasil koalisi 3 partai yaitu PNI, Masyumi, dan NU.

Perdana Menteri : Ali Sastroamidjojo

Tanggal Pelantikan : 20 Maret 1956 – 4 Maret 1957

Program yang disebut sebagai "Rencana Pembangunan Lima Tahun" :

1)      Perjuangan pengembalian Irian Barat.

2)      Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD.

3)      Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai.

4)      Menyehatkan perimbangan keuangan negara.

5)      Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.

Program Pokok :

1)      Pembatalan KMB.

2)      Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif.

3)      Melaksanakan keputusan KAA.

Keberhasilan :

Mendapat dukungan penuh dari presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment, hasilnya adalah Pembatalan seluruh perjanjian KMB.

Masalah :

1)      Berkobarnya semangat anti Cina di masyarakat.

2)      Muncul pergolakan/kekacauan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada gerakan sparatisme dengan pembentukan dewan.

3)      Memuncaknya krisis di berbagai daerah karena pemerintah pusat dianggap mengabaikan pembangunan di daerahnya.

4)      Pembatalan KMB oleh presiden menimbulkan masalah baru khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Sehingga muncullah peraturan yang dapat melindungi pengusaha nasional.

5)      Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Masyumi menghendaki agar Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya sesuai tuntutan daerah, sedangkan PNI berpendapat bahwa mengembalikan mandat berarti meninggalkan asas demokrasi dan parlementer.

Kegagalan :

Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden.

7. Kabinet Djuanda

Kabinet ini adalah zaken kabinet (kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya). Dibentuk karena Kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-undang Dasar pengganti UUDS 1950 dan terjadinya perebutan kekuasaan antara partai politik.

Perdana Menteri : Ir. Djuanda

Tanggal Pelantikan : 9 April 1957 - 5 Juli 1959

Program- program yang disebut "Panca Karya" :

1)      Membentuk Dewan Nasional.

2)      Normalisasi keadaan Republik Indonesia.

3)      Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB.

4)      Perjuangan pengembalian Irian Jaya.

5)      Mempergiat/mempercepat proses Pembangunan.

Keberhasilan :

1. Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial.
2. Terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan presiden se          bagai ketuanya. Sebagai titik tolak untuk menegakkan sistem demokrasi te          rpimpin.
3. Mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah.
4. Diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri tetapi tidak berhasil dengan baik.

Masalah :

1)      Kegagalan Menghadapi pergolakan di daerah sebab pergolakan di daerah semakin meningkat yang menyebabkan hubungan pusat dan daerah menjadi terhambat. Munculnya pemberontakan seperti PRRI/Permesta.

2)      Keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk sehingga program pemerintah sulit dilaksanakan. Krisis demokrasi liberal mencapai puncaknya.

3)      Terjadi peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno di depan Perguruan Cikini pada tanggal 30 November 1957 dan menyebabkan keadaan negara semakin memburuk karena mengancam kesatuan negara.

Kegagalan :

Berakhir saat presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah RI yaitu Demokrasi Terpimpin.